Anggota Bawaslu Muratara Vita Novalia Arifin Ikuti Konsolidasi Nasional Srikandi Pengawasan.

Anggota Bawaslu Kabupaten Muratara Vita Novalia Arifin Selaku Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Konsolidasi Perempuan Pengawas Pemilihan Umum Dan Masyarakat Sipil dengan tema Mewujudkan Ekosistem Pemilu Inklusif, Anti Kekerasan, Dan Berbasis Transformasi Digital, Jakarta 21-23 Desember 2025, di Grand Mercure Jakarta Kemayoran Jl H, Superblok Mega Kemayoran, Jl. Benyamin Sueb Jl. Kota Baru Bandar Kemayoran No.Kav B6, Jakarta.

Konsolidasi nasional tersebut diikuti oleh ratusan peserta perempuan yang berasal dari 38 provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia. Para peserta merupakan komisioner dan pejabat struktural perempuan di lingkungan Bawaslu yang berperan aktif dalam pengawasan pemilu.

Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat kapasitas dan peran perempuan dalam pengawasan pemilu, khususnya melalui pemanfaatan teknologi digital, sekaligus mendorong terciptanya pemilu yang inklusif dan bebas dari kekerasan.

Sejumlah tokoh dan lembaga nasional turut hadir sebagai narasumber, di antaranya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ketua Komisi II DPR RI, Kaukus Perempuan Parlemen RI, Komnas Perempuan, Komisi Nasional Disabilitas, akademisi, serta peneliti dari Litbang Kompas dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo).

Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengirimkan tujuh perwakilan perempuan, yakni Roza Molina, Rini Juita, Eri Vatria, Husni Fajri, Maghfirawati Aldila, Dewi Lusianita, dan Mellia Rahmi.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam sambutannya menyampaikan bahwa konsolidasi nasional ini merupakan agenda besar terakhir yang dilaksanakan Bawaslu di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Kendati demikian, kegiatan ini tetap memiliki makna penting karena secara konsisten memberikan ruang konsolidasi bagi perempuan pengawas pemilu setiap tahunnya.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat semangat women support women, terutama dalam proses rekrutmen pengawas pemilu ke depan, guna memastikan keterwakilan perempuan dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan kuota yang berlaku.

Pada hari kedua pelaksanaan, peserta mengikuti diskusi kelas paralel yang terbagi dalam tiga kelompok. Kelas pertama membahas isu perlindungan anak serta penguatan kepemimpinan perempuan dalam pemilu. Kelas kedua mengulas perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas serta lansia dalam penyelenggaraan pemilu. Sementara itu, kelas ketiga fokus pada pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) dalam mewujudkan pengawasan pemilu yang inklusif dan anti kekerasan.