Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Muratara Hadir Dalam Kegiatan Pendalaman Dan Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan Vol 2

Dokumentasi Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan melalui media daring pada Kamis 5 November 2026.

Bawaslu Muratara - Anggota Bawaslu Muratara Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Vita Novalia Arifin Bersama Staf PNS Bawaslu Muratara Yunus Sibilo mengikuti kegiatan “Pendalaman dan Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 " Dalam rangka penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, sebagaimana Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 25 Tahun 2026 tentang Tahap Seleksi Awal Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui media daring pada Kamis 5 November 2026.

Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengungkapkan karya video pembelajaran buatan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak hanya menjadi sarana evaluasi internal. Karya itu juga menjadi warisan digital (digital legacy) jangka panjang untuk memperkuat demokrasi dan literasi pemilu masyarakat.

"Video pembelajaran ini tidak hanya untuk seleksi internal, tetapi juga menjadi media edukasi publik secara luas. Karya ini bahkan dapat menjadi referensi perkuliahan tata kelola pemilu sekaligus menginspirasi para konten kreator," hal tersebut diungkapkan Herwyn dalam Pelaksanaan Penilaian Seleksi Awal (Based Learning Stage) Bawaslu Mengajarkan Volume 2 di Jakarta. Rabu (4/11/2026).

Lanjut Herwyn, dia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim penilai independen dari unsur akademisi, pegiat pemilu, hingga senior Bawaslu. Keterlibatan tim lintas profesi ini, tambah dia, krusial untuk menjamin objektivitas, kedalaman analisis, dan integritas seleksi.

"Kami terus menyesuaikan tata kelola penilaian, termasuk memitigasi potensi konflik kepentingan. Langkah ini dilakukan agar penilaian berjalan adil, transparan, dan terhindar dari persepsi subjektivitas," jelasnya.

Indikator penilaian disusun secara komprehensif mencakup penguasaan substansi, ketepatan analisis, dan keterkaitan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penilaian juga menurutnya memperhitungkan efektivitas penyajian visual serta tingkat partisipasi publik.

Melalui kompetisi sehat ini, Herwyn berharap jajaran pengawas di daerah terpacu meningkatkan kapasitas diri. Pemahaman publik terkait pengawasan partisipatif juga diharapkan terbangun lebih awal menyongsong Pemilu 2029.

"Semakin banyak narasi edukatif disebar, semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk mencegah pelanggaran pemilu. Hal ini penting demi mewujudkan pemilu yang demokratis, bermartabat, dan berintegritas," pungkas Herwyn.

Humas Bawaslu