Orientasi Ini Harus Memberikan Dampak Bagi Kinerja PPPK Kedapannya

Palembang, Bawaslu Sumsel - Demi mewujudkan keseragaman bentuk, susunan dan tata cara penyusunan naskah dinas, guna menjamin terciptanya arsip yang otentik, terpercaya dan akuntabel di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Sumsel menggelar kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berfokus pada materi Tata Naskah Dinas dan Penulisan Surat Dinas secara daring pada Kamis, (6/8/2026). 

Bertindak sebagai narasumber, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Muhammad Sarkani, mengatakan pengelolaan kearsipan di lingkungan Bawaslu ditopang oleh empat pilar utama. “Empat pilar utama tersebut yaitu: tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis,” kata Sarkani. 

“Keseluruhan tata kelola ini dijalankan berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, serta Peraturan Bawaslu,” sambungnya. 

Materi orientasi juga merinci klasifikasi naskah dinas yang terbagi menjadi naskah dinas arahan (pengaturan, penetapan, penugasan), korespondensi (internal dan eksternal), serta naskah dinas khusus (seperti surat perjanjian, berita acara, dan pengumuman). Selain itu, dipaparkan aturan penomoran surat, penggunaan logo dan cap dinas, hingga pelimpahan kewenangan penandatanganan (a.n., u.b., Plt., Plh.) bagi pejabat dari tingkat Pusat, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota. 

Melalui pembekalan ini, para peserta diharapkan dapat menerapkan standar penulisan naskah dinas secara tertib dan disiplin guna mendukung tata kelola administrasi lembaga yang lebih profesional.