Lompat ke isi utama

Berita

Sekretariat Bawaslu Dituntut Cakap Mengelola Risiko,

Dokumentasi Kegiatan

Sekretaris Jenderal Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait memberi sambutan pada Sosialisasi dan Peningkatan Kompetensi SPIP Terintegrasi dan Manajemen Risiko di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Sekretaris Jenderal Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait meminta jajaran sekretariat Bawaslu memiliki kompetensi dan sertifikasi manajemen risiko. Kemampuan tersebut diperlukan agar pengelola organisasi mampu mengidentifikasi dan mengendalikan berbagai risiko dalam pelaksanaan tugas.

“Jajaran Bawaslu, seperti pengelola keuangan, pemindahbukuan (PB), maupun pengadaan barang dan jasa (PBJ), harus mampu mengelola risiko dengan baik,” ucapnya saat Sosialisasi dan Peningkatan Kompetensi SPIP Terintegrasi dan Manajemen Risiko di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Ferdinand menjelaskan pentingnya manajemen risiko dengan mengutip konsep bounded rationality dari Herbert Simon. Konsep tersebut menjelaskan bahwa manusia memiliki keterbatasan informasi, waktu, dan kemampuan kognitif sehingga tidak selalu dapat mengambil keputusan secara sempurna.

“Keterbatasan rasionalitas ini menjadi alasan utama mengapa manajemen risiko diperlukan,” ungkapnya.

Dia menambahkan, keterbatasan tersebut dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam menilai risiko dan menentukan keputusan. Bahkan, seseorang dapat terjebak dalam framing effect, yaitu cara pandang yang terbentuk akibat pengaruh informasi atau penyajian tertentu, sehingga keliru dalam menilai suatu risiko.

“Manusia sering kali tidak rasional dan terjebak dalam framing effect (cara pandang yang dibentuk orang lain), sehingga dapat keliru dalam menilai risiko dan mengambil keputusan,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Yuda Setiawan menjelaskan, Pelatihan Manajemen Risiko Certified Risk Officer in Public Sector (CROP) bertujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam menerapkan manajemen risiko di lingkungan Bawaslu. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui sosialisasi, pelatihan, dan sertifikasi.

“Kami berharap kualitas register risiko dan rencana perlakuan risiko di unit kerja meningkat, budaya sadar risiko tumbuh, dan SPIP Bawaslu semakin kuat sehingga maturitasnya kembali naik,” terangnya.

Yuda berharap para peserta menerapkan pengetahuan yang diperoleh setelah kembali ke unit kerja. Mereka juga diharapkan membantu unit kerja mengidentifikasi dan mengendalikan risiko serta berbagi pengetahuan dengan pengelola risiko lainnya. Selanjutnya, Biro Perencanaan dan Organisasi akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil penerapan tersebut.

Humas Bawaslu