Vita Novalia Arifin Hadiri Rakornas Evaluasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025

Bawaslu Muratara - Anggota Bawaslu Kabupaten Muratara Vita Novalia Arifin Selaku Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Hubungan Kerja Sama Antar Lembaga Tahun 2025, Jakarta 19-21 Desember 2025 Tempat Hotel Grand Sahid Jaya Jl. Jenderal Sudirman No. Kav. 86, Karet Tangsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Kegiatan ini dirangkaikan juga dengan Anugerah Kehumasan Bawaslu Tahun 2025 yang merupakan ajang apresiasi bagi satuan kerja Bawaslu di seluruh Indonesia atas kinerja kehumasan, pengelolaan informasi publik, serta inovasi dalam penyebarluasan informasi pengawasan pemilu kepada masyarakat.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) sepanjang tahun 2025, sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga terkait dalam menjaga akurasi serta validitas data pemilih.

Melalui forum rapat koordinasi nasional ini, Bawaslu membahas berbagai capaian, kendala, dan tantangan yang dihadapi dalam proses pengawasan pemutakhiran data pemilih. Selain itu, dirumuskan pula strategi dan langkah perbaikan ke depan guna memastikan data pemilih yang mutakhir, akurat, dan berkelanjutan sebagai fondasi penting dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Rapat koordinasi nasional ini juga menekankan pentingnya penguatan hubungan kerja sama antara Bawaslu, KPU, pemerintah, serta instansi terkait lainnya dalam mendukung proses pemutakhiran data pemilih yang berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan kehadiran dalam kegiatan ini, Bawaslu menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan pemutakhiran data pemilih serta memperkuat kolaborasi lintas lembaga sebagai upaya menjaga hak pilih warga negara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.