40 Peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Bawaslu Muratara Siap Ikuti Pendidikan Melalui Media Dalam Jaringan.

Bawaslu Muratara - Sebanyak 40 peserta perwakilan Bawaslu Kabupaten Muratara siap mengikuti Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Dalam Jaringan (Daring) Tahun 2025 yang diselenggaralan Bawaslu Republik Indonesia (RI). Program ini menjadi wadah pembelajaran dan pengembangan kapasitas bagi masyarakat yang peduli terhadap pengawasan Pemilu dan Pemilihan, dengan semangat “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat”.

Bawaslu berkomitmen menciptakan pusat pendidikan dan pengembangan kapasitas pengawasan partisipatif yang berkesinambungan. Tujuannya yaitu membentuk kader pengawas partisipatif di berbagai daerah, mendorong lahirnya komunitas pengawas pemilu, serta meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu berperan aktif dalam mengawasi proses demokrasi di tingkat lokal hingga nasional.

40 peserta tersebut adalah peserta yang merupakan  Alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) berstatus kader aktif, perwakilan organisasi/komunitas yang telah melakukan kemitraan dengan Bawaslu, serta penggiat Pemilu yang ada di Kabupaten Muratara.

Kick Off Pendidikan Pengawas Partisipatif Daring Tahun 2025 akan diikuti seluruh peserta Kabupaten/Kota se-Indonesia yang dijadwalkan Kamis, 23 Oktober 2025 pukul 20.00 WIB secara daring langsung dari saluran youtube Bawaslu RI. Setelah itu, para peserta akan mengikuti serangkaian kegiatan mulai dari pengkajian materi dan video pembelajaran, refleksi atas pelaksanaan Pemilu 2024, diskusi bersama narasumber dan fasilitator, hingga penyusunan rekomendasi penguatan pengawasan partisipatif menuju Pemilu 2029.

Program ini juga menekankan rencana tindak lanjut (RTL) agar peserta tetap berperan aktif di masa non-tahapan maupun saat tahapan Pemilu berlangsung. Mereka diharapkan mampu melakukan konsolidasi jaringan, edukasi kepemiluan, penguatan komunitas, serta pemantauan langsung pada Pemilu 2029.

Dengan kolaborasi, kesadaran, dan pengetahuan yang kuat, masyarakat Indonesia diharapkan dapat menjadi pengawas partisipatif yang cerdas, kritis, dan berintegritas demi terwujudnya Pemilu yang bermartabat dan demokrasi yang berkeadilan.