Kick Off P2P 2026, Kader Pengawas Diminta Logis, Kiritis, Berani, dan Berdampak

Tangerang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Secara resmi, Bawaslu Republik Indonesia (RI) menggelar Kick Off Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) Tahun 2026 di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Selasa (12/5/2026). Kegiatan yang disiarkan langsung melalui kanal Youtube Bawaslu RI itu diikuti kader pengawas partisipatif dari berbagai daerah di Indonesia, baik secara langsung maupun daring.

Program P2P menjadi langkah konsisten dan berkelanjutan yang dilakukan Bawaslu dalam memperkuat pengawasan partisipatif masyarakat menjelang tahapan demokrasi ke depan. Melalui P2P, Bawaslu mendorong keterlibatan masyarakat agar lebih aktif memahami sekaligus mengawal proses demokrasi di lingkungannya masing-masing.

Dalam sambutannya, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Lolly Suhenti, menegaskan pentingnya keaktifan membangun koordinasi dan mitigasi dalam menjaga stabilitas demokrasi di daerah. Menurutnya, komunikasi yang cepat antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat menjadi langkah penting untuk mencegah kesalahpahaman hingga potensi konflik di tengah masyarakat.

“Demokrasi yang baik itu tidak hadir tiba-tiba. Kalau kita ingin demokrasi 2029 lebih baik, maka mempersiapkannya dimulai hari ini, bukan nanti. Demokrasi adalah mandat yang harus dikawal bersama, baik penyelenggara pemilu, masyarakat, maupun pemerintah daerah,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Lolly Suhenti juga menekankan empat karakter utama yang harus dimiliki kader pengawas partisipatif, yakni logis, kritis, berani, dan berdampak. Menurutnya, jika kader bergerak dan berdampak nyata mengawasi Pemilu secara mandiri dengan berkoordinasi bersama Bawaslu, maka demokrasi 2029 akan lebih bermartabat.

Kick Off P2P 2026 tersebut diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah melalui Zoom Meeting dan siaran Youtube. Bawaslu berharap program pendidikan pengawasan partisipatif ini dapat melahirkan kader-kader demokrasi yang aktif mengawal jalannya pemilu sekaligus memperkuat partisipasi publik menuju Pemilu 2029.